Bandung –Jurnal News Site.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi I dari Fraksi Partai Golkar, H. Oden Haryadi, S.H., M.H., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Selasa (5/8/2026).
Agenda utama rapat paripurna tersebut adalah Kesepakatan Bersama antara Gubernur Jawa Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna ini merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan KUA-PPAS menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD yang akan menjadi pedoman pelaksanaan program pembangunan di seluruh wilayah Jawa Barat pada tahun mendatang.
Adapun maksud dan tujuan pembahasan KUA-PPAS Tahun 2027 adalah menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan kebutuhan masyarakat, menetapkan prioritas program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga, menjaga efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran, serta memastikan penggunaan APBD dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Melalui kesepakatan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD menargetkan tercapainya pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, serta pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah di Jawa Barat.
Usai mengikuti rapat, H. Oden Haryadi menegaskan bahwa pembahasan KUA dan PPAS bukan sekadar proses administratif, melainkan bentuk komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam menghadirkan anggaran yang benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
"KUA dan PPAS Tahun 2027 harus menjadi landasan lahirnya APBD yang mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah, peningkatan pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat Jawa Barat," ujar H. Oden Haryadi.
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut juga berharap seluruh program prioritas yang telah disepakati dapat dilaksanakan secara konsisten dan tepat sasaran, sehingga mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan daya saing Jawa Barat, serta memberikan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa.
Sebagai anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Oden Haryadi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penyusunan hingga pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2027 agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan, serta benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Jawa Barat.
