Sukabumi,-Jurnal News Site
Laporan dugaan korupsi Pembangunan Saringan Sampah Otomatis Rotary yang dilaporkan oleh BP2 TIPIKOR LAI (Badan Pemantau Dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Lembaga Aliansi Indonesia), mulai tahap pemeriksaan. Benar kemarin menghadiri panggilan Ketua Tim Krimsus Polres Jakut untuk memberikan keterangan termaksud data-data pendukung terkait dugaan pekerjaan Pengadaan Mesin Saringan Sampah Otomatis Rotary di Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara (Sudin SDA Jakut), yang diduga merugikan keuangan Pemprov. DKI Jakarta tahun anggaran 2021 dalam jumlah besar, jelas Ketua BP2 TIPIKOR LAI, Agustinus P, SH saat dikonfirmasi melalui telepon genggamnya, Jumat (1/4).
Agus menjelaskan, pihaknya sangat mengapresiasi panggilan tersebut, walau pihaknya kecewa hingga melaporkan lambatnya laporan tersebut ke Kadiv Propam Mabes Polri. Sebelum pekerjaan tersebut dilaksanakan, kami sudah memberikan peringatan kepada Kasudin SDA Jakut, Adrian Mara Maulana, untuk tidak dilanjutkan pekerjaan tersebut karena kami menduga adanya persekongkolan dan upaya melawan hukum yang berindikasi merugikan Pemprov. DKI Jakarta. Mereka pikir mereka benar, tidak mengevaluasi tindakannya. Namun kami terus mengikuti pelaksanaannya dan melaporkannya, hingga dugaan kami benar-benar terbukti, tegasnya.
Setelah himbauan kami tidak diindahkan, jelas Agustinus, Kami melaporkan dugaan tersebut kepada Kapolres Metro Jakarta Utara hingga 2 (dua) kali, terakhir laporan No: 142/BP2 TIPIKOR-LAI/Laporan/XI-2021, tanggal 8 November 2021. Sampai akhirnya kami melaporkan adanya dugaan pembiaran laporan kami kepada KADIV PROPAM MABES POLRI melalui surat No. : 191/BP2 TIPIKOR-LAI/Laporan/I-2022 tanggal 14 Januari 2022. Kemarin kami hadir memenuhi panggilan termaksud memberikan informasi dan data-data pendukung dugaan korupsi pekerjaan tersebut. Kami juga mendesak Ketua Tim Sidik, Beben Lius, SH untuk serius menindaklanjuti laporan kami, tegasnya.
Sesuai data di portal LPSE DKI Jakarta Pembangunan Mesin Saringan Sampah Otomatis di Rumah Pompa Bulak Cabe (Cilincing) Dan Bukit Gading Raya (BGR-Kelapa Gading) Tahun Anggaran 2021 dengan nilai Pagu Rp. 13.047.410.000,00 nilai HPS Rp. 12.852.613.531,09 dimenangkan oleh CV. Mega Jaya Teknindo (CV. MJT) dengan nilai penawaran harga Rp. 12.418.832.214,80 atau 96,5 persen dari nilai HPS. Hasil penelusuran Tim kami, perusahaan yang berdomisi di Tangsel tersebut banyak mengerjakan pekerjaan PL di jajaran SDA DKI Jakarta. Pada tahun 2021 CV. MJT mendapatkan pekerjaan PL (penunjukan langsung) di jajaran SDA DKI mencapai 14 paket pekerjaan dan 1 paket pekerjaan lelang Pembangunan Mesin Saringan Sampah Otomatis dengan nilai penawaran Rp. 12.418.832.214,80 atau 96,5 persen dari nilai HPS, jelas Agustinus.
Data yang kami miliki ada beberapa perusahaan yang berdomisi di Tangsel, lanjut Agustinus, diduga merupakan perusahaan binaan Dinas SDA Pemprov. DKI Jakarta dan jajarannya diantaranya CV. MJT dan CV. BSJ (Pemenang Pengadaan dan Pemasangan Rotary Screen dan Kelengkapannya di Inlet Pompa Aneka Elok, Jaktim). Perusahaan tersebut mengerjakan puluhan pekerjaan PL diantaranya Pembangunan dan perbaikan pintu air, yang juga diduga pekerjaannya melebihi sisa kemampuan paket.
Penyidik harus bongkar dugaan persekongkolan ini. Perusahaan tersebut mengerjakan puluhan pekerjaan PL. Pengalaman dan bukti potongan pajaknya harus diperiksa, kami menduga ke dua perusahaan tersebut tidak memiliki pengalaman pekerjaan pembangunan Mesin Saringan Sampah Otomatis yang nilainya belasan miliar rupiah, katanya.
Agustinus menjelaskan, Pengadaan Saringan Sampah Rotary Screen diduga barangnya sudah tersedia jauh sebelum ditetapkannya pemenang lelang. Dugaan tersebut diperkuat dengan tidak sesuainya plat besi dudukan mesin rotary pada dinding beton atau kolam retensi pada setiap rumah pompa. Penyidik harus bongkar dugaan keterlibatan aktor besar dalam penyerapan anggaran Saringan Sampah tersebut.
Menurut kami harganya sangat mahal, rawan penyelewengan dan hanya berfungsi mengangkat sampah ukuran kecil. Banyaknya anggaran APBD DKI Jakarta tiap tahunnya di Dinas SDA DKI dan Sudin lima wilayah, sangat berpotensi di korupsi. Pembangunan waduk, pembangunan rumah pompa pengendali banjir hingga pengadaan karung diduga sangat merugikan Pemprov.
DKI Jakarta. Kita terus kumpulkan data dan bukti-buktinya, tegasnya . Red..Lutfi ys
