Jurnal news site 13-8-2025. Absennya tiga pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur dalam sidang paripurna yang membahas penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah tamparan keras bagi wibawa lembaga legislatif dan penghinaan terhadap amanah rakyat.
Sidang ini membicarakan urusan serius, pertanggungjawaban uang rakyat. Uang triliunan rupiah yang dikelola pemerintah daerah harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai ketentuan.
Lalu di mana para pimpinan DPRD saat forum penting itu digelar? Mengapa kursi pimpinan kosong? Apa agenda pribadi mereka lebih penting daripada nasib 2,5 juta rakyat Cianjur?
Kehadiran pimpinan DPRD bukan sekadar formalitas tanda tangan, tetapi simbol komitmen dan tanggung jawab moral terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Mangkir pada momen krusial seperti ini adalah bentuk pengabaian kewajiban, bahkan bisa diartikan sebagai pelecehan terhadap proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Kami mendesak Badan Kehormatan DPRD bertindak tegas, bukan sekadar memanggil untuk klarifikasi, tetapi memberi sanksi nyata jika alasan absensi tidak sah.
Jangan sampai DPRD kehilangan wibawa karena perilaku pimpinan yang abai, apalagi ini terkait pertanggungjawaban APBD yang menjadi hak publik untuk mengetahui dan mengawasi.
Rakyat Cianjur tidak butuh pimpinan DPRD yang hanya hadir saat berfoto atau tampil di acara seremonial, yang dibutuhkan adalah pimpinan yang siap berada di garis depan ketika keputusan penting diambil, terutama soal uang rakyat.
Dan jika masih ada yang menganggap kursi pimpinan hanyalah tempat duduk empuk tanpa tanggung jawab, lebih baik serahkan saja kepada mereka yang benar-benar siap bekerja untuk rakyat.
Sumber: hendra malik pentolan aktivis cianjur.
