Majalengka – Jurnal News Site —
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H. Oden Haryadi, S.H., M.H., anggota Komisi I bidang Hukum dan Pemerintahan, menggelar kegiatan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Bantuan Keuangan Desa di Kabupaten Majalengka, Senin, 22 Desember 2025.
Kegiatan pengawasan tersebut dilaksanakan pada pukul 11.00 WIB dan bertempat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Majalengka. Agenda ini dihadiri oleh perwakilan DPMD Provinsi Jawa Barat serta DPMD Kabupaten Majalengka, sebagai instansi yang memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengelolaan keuangan desa.
H. Oden Haryadi menjelaskan bahwa kegiatan pengawasan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan Bantuan Keuangan Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip transparansi, serta akuntabilitas.
Pengawasan ini juga dimaksudkan untuk memastikan bantuan keuangan desa benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut H. Oden, pengawasan yang dilakukan DPRD bukan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai bentuk evaluasi dan pembinaan kepada pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan desa berjalan lebih tertib, efektif, dan tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam melakukan pengawasan serta pendampingan terhadap desa.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam proses penyaluran maupun pemanfaatan Bantuan Keuangan Desa. Hasil dari pengawasan ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan kebijakan dan mekanisme pengelolaan keuangan desa ke depan.
H. Oden Haryadi berharap melalui pengawasan ini dapat terbangun komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Ia juga berharap Bantuan Keuangan Desa dapat memberikan dampak nyata bagi percepatan pembangunan desa serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dengan adanya pengawasan berkelanjutan dari DPRD Provinsi Jawa Barat, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa semakin meningkat dan tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara optimal.
