Bandung –Jurnal News Site.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi I Fraksi Partai Golkar, H. Oden Haryadi, S.H., M.H., mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat yang digelar pada Rabu, 24 Juni 2026.
Rapat Paripurna tersebut membahas dua agenda penting, yaitu Pandangan Umum Fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) serta Pendapat Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda Prakarsa DPRD tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Adapun materi yang dibahas dalam Agenda I meliputi:
Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Sementara pada Agenda II, Gubernur Jawa Barat menyampaikan pendapat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Menanggapi pembahasan tersebut, H. Oden Haryadi menilai bahwa perlindungan lingkungan hidup merupakan isu strategis yang harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, regulasi yang kuat diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menjamin pembangunan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.
"Jawa Barat menghadapi berbagai tantangan lingkungan, mulai dari pengelolaan sampah, pencemaran sungai, hingga alih fungsi lahan. Karena itu, penyempurnaan regulasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat penting agar pembangunan tetap berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan," ujarnya.
Terkait perubahan Perda Penyelenggaraan Pendidikan, H. Oden berharap regulasi tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap akses pendidikan yang lebih merata, berkualitas, dan sesuai dengan perkembangan zaman.
"Pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Kami berharap perubahan perda ini dapat memperkuat kualitas pendidikan, meningkatkan pemerataan layanan pendidikan, serta memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat Jawa Barat untuk memperoleh pendidikan yang layak," katanya.
Mengenai Raperda Prakarsa tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, H. Oden menegaskan pentingnya penyusunan produk hukum yang berkualitas, memiliki kepastian hukum, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif.
Ia berharap seluruh pembahasan Raperda dalam rapat paripurna dapat menghasilkan regulasi yang berpihak kepada kepentingan masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan di Jawa Barat.
"Kami berharap seluruh proses pembahasan berjalan secara objektif, komprehensif, dan menghasilkan peraturan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Pada akhirnya, tujuan utama dari setiap kebijakan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat Jawa Barat," pungkas H. Oden Haryadi.
Rilisan ini sudah disusun dengan format berita media online yang siap dipublikasikan.
