BOGOR – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Oden Haryadi, S.H., M.H., mengikuti rapat konsolidasi dan konfirmasi data terkait sengketa lahan di Desa Sukawangi, Kabupaten Bogor, Kamis (5/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bogor tersebut merupakan bagian dari upaya koordinasi antarlembaga untuk memperjelas data dan informasi mengenai persoalan sengketa lahan di wilayah tersebut.
Rapat konsolidasi ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi serta membangun koordinasi antarlembaga dalam menangani permasalahan sengketa lahan. Adapun tujuannya adalah memastikan keakuratan data mengenai status dan riwayat penguasaan lahan, mengidentifikasi pokok permasalahan, serta menghimpun informasi dan keterangan dari pihak-pihak terkait.
Dalam kesempatan tersebut, H. Oden Haryadi menyampaikan bahwa persoalan sengketa lahan harus ditangani secara cermat, objektif, dan mengedepankan kepastian hukum.
Menurutnya, konsolidasi dan konfirmasi data merupakan langkah penting untuk memastikan setiap informasi yang disampaikan oleh masing-masing pihak dapat diperiksa dan dicocokkan dengan dokumen administrasi maupun fakta di lapangan.
Ia menegaskan bahwa penyelesaian sengketa lahan tidak boleh hanya didasarkan pada asumsi atau klaim sepihak. Seluruh proses harus mengacu pada data yang valid, riwayat penguasaan lahan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Lebih lanjut, H. Oden berharap rapat konsolidasi tersebut dapat menghasilkan kejelasan mengenai status dan data lahan yang menjadi objek sengketa di Desa Sukawangi, Kabupaten Bogor.
Ia juga mengharapkan seluruh instansi dan pihak yang berkepentingan dapat mengedepankan komunikasi, keterbukaan informasi, serta kerja sama yang baik agar permasalahan dapat diselesaikan secara adil, transparan, dan tidak berlarut-larut.
"Harapan kami, setiap persoalan sengketa lahan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang benar, berdasarkan data dan fakta hukum yang jelas, sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum serta tidak ada pihak yang dirugikan," demikian harapan H. Oden.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, instansi pertanahan, Perum Perhutani, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam mencari solusi terbaik sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Reporter: Asep Ridwan
Jurnal News Site
Saya rapikan tanggal dan judul berita
Saya ringkas paragraf yang berulang
Saya bedakan fakta dan harapan narasumber
