Bogor,-Jurnal News Site
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor dengan melibatkan sejumlah instansi terkait, di antaranya Biro Hukum Provinsi Jawa Barat, Bagian Hukum Kabupaten Bogor, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat, DPMD Kabupaten Bogor, serta Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Bogor.
Rapat evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan proses penyelesaian sengketa lahan di Desa Sukawangi sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi dalam penanganannya.
Adapun tujuan utama kegiatan ini adalah mendorong koordinasi dan sinergi antarlembaga pemerintah agar proses penyelesaian sengketa lahan dapat berjalan secara terarah, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sasarannya adalah memperoleh kejelasan mengenai status dan perkembangan persoalan pertanahan, menginventarisasi dokumen serta data pendukung, dan merumuskan langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan kewenangan masing-masing instansi.
Melalui rapat evaluasi tersebut, diharapkan setiap pihak dapat memberikan kontribusi sesuai tugas dan fungsinya sehingga penyelesaian persoalan tidak berlarut-larut.
Tanggapan H. Oden Haryadi
Dalam kapasitasnya sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi I yang membidangi pemerintahan dan hukum, H. Oden Haryadi menilai bahwa persoalan sengketa lahan membutuhkan penanganan yang serius, cermat, dan mengedepankan koordinasi lintas instansi.
Menurutnya, penyelesaian sengketa pertanahan tidak cukup hanya melalui pembahasan administratif, tetapi juga harus memperhatikan aspek hukum, kepastian status tanah, kelengkapan dokumen, serta hak-hak masyarakat yang berkaitan dengan objek sengketa.
Ia berharap seluruh instansi yang terlibat dapat bekerja secara terbuka, profesional, dan mengedepankan penyelesaian berdasarkan fakta serta ketentuan hukum yang berlaku.
H. Oden Haryadi berharap melalui rapat evaluasi ini dapat diperoleh perkembangan yang jelas mengenai proses penyelesaian sengketa lahan Desa Sukawangi, termasuk adanya kesepahaman antarlembaga mengenai langkah konkret yang harus dilakukan selanjutnya.
Selain itu, diharapkan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan Kantor Pertanahan ATR/BPN dapat semakin diperkuat sehingga persoalan pertanahan dapat diselesaikan secara adil, memberikan kepastian hukum, serta tidak merugikan masyarakat.
"Yang terpenting adalah bagaimana persoalan ini dapat ditangani secara objektif, mengacu pada aturan hukum yang berlaku, dan menghasilkan solusi yang memberikan kepastian hukum bagi semua pihak," demikian harapan dalam upaya pengawasan dan penyelesaian persoalan pemerintahan tersebut.
Melalui kegiatan ini, DPRD Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam mendorong penyelesaian persoalan pertanahan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
JURNAL NEWS SITE
Reporter: Asep Ridwan
