JURNAL NEWS SITE.
7-5-2026
Karnaval Mahkota Binokasih Sanghyang Pake yang diadakan di Kabupaten Cianjur yang turut dihadiri pejabat penting Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) berlangsung meriah, Rabu (07/05/2026).
Namun di balik kemeriahan acara tersebut muncul sorotan terkait dugaan pembatasan terhadap kerja jurnalistik oleh oknum-oknum aparat keamanan yang bertugas.
Dikutip dari salah satu media online, Aktivis Cianjur, Adi Otong, menyoroti terkait dugaan pembatasan terhadap kerja jurnalistik
"Ya! Khusus yang bertugas peliputan di Cianjur," katanya Adi, kepada awak media.
Sejumlah wartawan yang meliput kegiatan tersebut mengaku mengalami kendala dalam melakukan wawancara langsung dan pengambilan gambar.
Bahkan, terdapat dugaan bahwa akses untuk melakukan konfirmasi kepada pihak terkait dibatasi secara ketat.
"Nah! Sehingga menghambat proses peliputan," ucap Adi.
Menanggapi hal ini, aktivis Cianjur, Adi Otong, menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi tersebut.
Menurutnya, kebebasan pers merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi yang tidak boleh diabaikan, termasuk dalam kegiatan budaya sekalipun.
“Kegiatan publik seperti karnaval budaya seharusnya menjadi ruang terbuka bagi semua pihak,
Adi Otong meneruskan, ia menyampaikan termasuk wartawan. Apabila ada pembatasan terhadap wawancara atau pengambilan dokumentasi, ini berpotensi menghambat kerja dalam tugas jurnalistiknya.
Ia menegaskan bahwa proses verifikasi dan konfirmasi merupakan bagian mendasar dalam menghasilkan berita yang akurat dan berimbang.
"Tanpa akses yang memadai, informasi yang diterima masyarakat dikhawatirkan menjadi tidak utuh,," tutur Adi Otong.
Lebih lanjut, ia juga memahami pentingnya pengamanan dalam acara yang melibatkan pejabat negara.
Namun, ia menilai bahwa pengamanan tidak seharusnya bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik.
“Pengamanan memang penting, tetapi harus tetap memberi ruang bagi pers untuk bekerja secara profesional. Solusinya bisa dengan menyediakan sesi wawancara resmi.
"Ya! Artinya area khusus peliputan yang jelas,” harap Adi.
Padahal, para awak media sangat menanti kedatangan KDM di Cianjur, sehingga bisa lebih akrab tanpa dibatasi untuk wawancara atau konfirmasi berbagai hal lintas sektoral, sebagai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
Pihaknya mendorong agar ke depan, panitia penyelenggara dan aparat keamanan dapat lebih memperhatikan peran strategis pers sebagai penyampai informasi kepada masyarakat.
"Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman maupun pembatasan yang berlebihan," ujar Adi Otong.
Dengan demikian, ia juga mengharapkan budaya seperti Karnaval Mahkota Binokasih Sanghyang Pake tidak hanya menjadi ajang pelestarian tradisi.
"Nah! Tapi juga mencerminkan nilai keterbukaan dan transparansi informasi kepada publik," pungkasnya.
SURYA SAPUTRA
