Bandung | JNS – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Komisi I Fraksi Partai Golkar, H. Oden Haryadi, S.H., M.H., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat yang digelar di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Selasa (14/7/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat dengan dua agenda utama, yakni pembahasan dan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025, serta penyampaian Laporan Hasil Reses III Tahun Sidang 2025–2026.
Pada Agenda I, rapat diawali dengan penyampaian Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat, dilanjutkan dengan persetujuan Ranperda P2APBD Tahun Anggaran 2025, penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kemudian ditutup dengan Pendapat Akhir Gubernur Jawa Barat terhadap Ranperda tersebut.
Dalam pembahasan tersebut, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi terhadap realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah selama Tahun Anggaran 2025. Persetujuan Ranperda P2APBD merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Selanjutnya pada Agenda II, DPRD menyampaikan Laporan Hasil Reses III Tahun Sidang 2025–2026, yang berisi berbagai aspirasi masyarakat dari seluruh daerah pemilihan di Jawa Barat. Berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat meliputi pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, pelayanan publik hingga persoalan lingkungan.
Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam laporan hasil reses adalah keluhan masyarakat Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, terkait banjir yang hingga kini masih menjadi persoalan rutin setiap musim hujan.
Masyarakat menyampaikan bahwa banjir dipicu oleh meluapnya Sungai Citarum beserta anak sungainya, pendangkalan sungai akibat sedimentasi, sistem drainase yang belum memadai, berkurangnya kawasan resapan air akibat pembangunan, serta kebiasaan membuang sampah sembarangan yang menghambat aliran air.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, masyarakat berharap pemerintah melakukan langkah-langkah konkret berupa normalisasi Sungai Citarum, pengerukan sedimentasi, pembangunan kolam retensi, peningkatan kapasitas drainase, penataan kawasan bantaran sungai, pelestarian daerah resapan air, hingga penguatan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
Menanggapi aspirasi tersebut, H. Oden Haryadi menegaskan bahwa persoalan banjir di Dayeuhkolot merupakan permasalahan yang harus ditangani secara menyeluruh dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
"Banjir di Dayeuhkolot merupakan persoalan yang sudah berlangsung cukup lama sehingga penyelesaiannya tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten, Balai Besar Wilayah Sungai, serta dukungan masyarakat agar penanganannya dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan," ujar H. Oden.
Menurutnya, DPRD Provinsi Jawa Barat memiliki komitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan agar program pengendalian banjir memperoleh dukungan anggaran yang memadai.
"Kami akan terus mengawal program penanganan banjir agar menjadi prioritas pembangunan. Selain pembangunan infrastruktur pengendali banjir, edukasi kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan juga menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko banjir di masa mendatang," tambahnya.
H. Oden berharap seluruh aspirasi yang dihimpun dalam kegiatan reses dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah, sehingga program-program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan warga Jawa Barat.
