Jakarta, Kamis, 9 Juli 2026 – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi I Fraksi Partai Golkar, H. Oden Haryadi, S.H., M.H., mengikuti kegiatan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan yang berlangsung di Lantai 14 Gedung H, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, ini bertujuan untuk memperoleh masukan, sinkronisasi kebijakan, serta pendalaman terhadap regulasi yang mengatur penataan perangkat daerah agar selaras dengan ketentuan pemerintah pusat dan mampu menjawab kebutuhan pelayanan publik di Provinsi Jawa Barat.
Konsultasi tersebut juga dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan kebijakan nasional maupun kebutuhan masyarakat.
H. Oden Haryadi menyampaikan bahwa penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja harus dilakukan secara cermat dengan mengedepankan efektivitas pelayanan kepada masyarakat serta optimalisasi kinerja perangkat daerah.
"Melalui konsultasi ini, kami ingin memastikan bahwa penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat benar-benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Organisasi perangkat daerah harus dibangun secara profesional, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat," ujar H. Oden Haryadi.
Ia menambahkan, sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, pihaknya akan terus mendukung langkah-langkah pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan kelembagaan yang tepat sehingga mampu mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan akuntabilitas pemerintahan, serta memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat Jawa Barat.
H. Oden Haryadi menegaskan bahwa Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri akan menjadi bahan masukan dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, khususnya terkait penataan kelembagaan perangkat daerah.
Menurutnya, struktur organisasi pemerintahan harus mampu mengikuti dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas. Dengan struktur organisasi yang tepat, diharapkan setiap perangkat daerah dapat bekerja lebih optimal, mempercepat pelayanan publik, dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Provinsi Jawa Barat.
"Kami berharap hasil konsultasi ini dapat menjadi pedoman dalam penyempurnaan kebijakan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Sinergi antara DPRD, Pemerintah Daerah, dan Kementerian Dalam Negeri sangat penting agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Jawa Barat," tutup H. Oden Haryadi.
