BEKASI — Jurnal News Site Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi I dari Fraksi Partai Golkar, H. Oden Haryadi, S.H., M.H., menggelar kegiatan Pemantauan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Berbasis Digital Kabupaten Bekasi, Minggu, 20 September 2026.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan proses demokrasi di tingkat desa, khususnya dalam pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pelaksanaan Pilkades yang transparan, tertib, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kegiatan pemantauan ini dimaksudkan untuk melihat secara langsung kesiapan serta pelaksanaan Pilkades berbasis digital di Kabupaten Bekasi.
Pemanfaatan teknologi diharapkan dapat membantu proses pemilihan agar berjalan lebih terbuka, akurat, efisien, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi terkait tahapan Pilkades.
Selain itu, kegiatan ini bertujuan memastikan bahwa penerapan sistem digital tetap memperhatikan aspek keamanan data, akurasi administrasi, keterbukaan informasi, serta hak masyarakat dalam mengikuti proses demokrasi di tingkat desa.
Pengawasan juga diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang mungkin muncul di lapangan, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah daerah maupun pihak penyelenggara.
Tanggapan H. Oden Haryadi
H. Oden Haryadi menyampaikan bahwa perkembangan teknologi harus dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kualitas pelayanan pemerintahan dan demokrasi di tingkat desa.
Menurutnya, digitalisasi dalam Pilkades bukan hanya mengenai penggunaan perangkat teknologi, tetapi juga harus diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia, sistem yang dapat dipertanggungjawabkan, serta sosialisasi yang memadai kepada masyarakat.
“Pemanfaatan teknologi dalam Pilkades harus mampu memberikan kemudahan, transparansi dan kepastian bagi masyarakat.
Yang paling penting, masyarakat memahami mekanismenya dan seluruh proses tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar H. Oden Haryadi.
Ia menambahkan, pengawasan diperlukan agar penerapan sistem digital tidak menimbulkan kesenjangan informasi di tengah masyarakat.
Karena itu, edukasi dan pendampingan kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam proses transformasi digital di tingkat desa.
Sasaran yang Ingin Dicapai
Melalui kegiatan tersebut, sejumlah sasaran yang ingin dicapai antara lain meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Pilkades, memperkuat partisipasi masyarakat, meningkatkan kesiapan aparatur dan penyelenggara, serta mendorong pemanfaatan teknologi secara tepat dalam pelayanan dan proses demokrasi di desa.
Selain itu, hasil pemantauan diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi dan pihak terkait dalam melakukan evaluasi maupun penyempurnaan penyelenggaraan Pilkades berbasis digital pada masa mendatang.
Panitia kegiatan memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan pemantauan yang dilakukan H. Oden Haryadi. Kehadiran unsur DPRD Provinsi Jawa Barat dinilai memberikan ruang dialog sekaligus pengawasan terhadap pelaksanaan demokrasi di tingkat desa.
Pemerintah Kabupaten Bekasi juga menyambut baik kegiatan tersebut karena dapat menjadi bagian dari penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, penyelenggara, masyarakat, dan lembaga legislatif dalam menghadapi perkembangan digitalisasi pemerintahan.
Pihak panitia berharap kegiatan pemantauan tidak berhenti pada pelaksanaan di lapangan, tetapi dapat menghasilkan catatan dan rekomendasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkades.
Masyarakat menyambut positif kegiatan pemantauan tersebut.
Sejumlah warga menilai keterlibatan berbagai pihak dalam proses pengawasan penting untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat.
Warga juga berharap penggunaan teknologi dalam Pilkades benar-benar memberikan kemudahan, terutama dalam memperoleh informasi, mengikuti tahapan pemilihan, serta memastikan proses berlangsung secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan adanya pemantauan dan komunikasi langsung antara masyarakat, pemerintah daerah, panitia, serta DPRD, diharapkan pelaksanaan Pilkades berbasis digital di Kabupaten Bekasi dapat terus dikembangkan dengan tetap mengedepankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Reporter: Asep Ridwan
Jurnal News Site
BEKASI — Jurnal News Site
