CIANJUR — Ratusan warga Desa Muaracikadu, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, mendatangi Kantor Desa Muaracikadu untuk menggelar aksi unjuk rasa dan menyampaikan sejumlah tuntutan terkait tata kelola pemerintahan desa.
Aksi tersebut menjadi puncak dari akumulasi kekecewaan masyarakat yang menilai pengelolaan pemerintahan desa selama ini kurang transparan dan belum sepenuhnya akuntabel.
Sebelum aksi orasi dimulai, Camat Sindangbarang, Meidy Prasetya, ST, mengimbau seluruh warga yang hadir agar menyampaikan aspirasi secara tertib dan tidak melakukan tindakan anarkis maupun merusak fasilitas umum.
"Warga berhak menanyakan apa yang menjadi polemik di tengah masyarakat. Namun, mari kita sampaikan aspirasi dengan tertib dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan," ujar Meidy.
Dalam orasinya di halaman Kantor Desa Muaracikadu, koordinator aksi, Agus, menyampaikan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian dan tuntutan masyarakat.
Sedikitnya terdapat tiga poin utama yang disoroti warga.
Pertama, dugaan pemotongan klaim BPJS Ketenagakerjaan. Warga mengecam dugaan adanya penyelewengan atau pemotongan dana santunan kematian yang seharusnya diterima oleh ahli waris. Massa meminta persoalan tersebut dibuka secara transparan dan diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku.
Kedua, persoalan infrastruktur. Warga mempertanyakan realisasi pembangunan fisik, di antaranya proyek jembatan dan lapang. Massa menduga terdapat ketidaksesuaian volume pekerjaan dengan pagu anggaran Dana Desa yang dikucurkan. Warga meminta dilakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan penggunaan anggaran pembangunan tersebut.
Ketiga, program ketahanan pangan yang dinilai tidak transparan. Koordinator aksi mendesak Pemerintah Desa Muaracikadu membuka data realisasi anggaran serta daftar penerima manfaat program ketahanan pangan, baik nabati maupun hewani.
Warga berharap seluruh tuntutan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan audit secara objektif sehingga persoalan yang menjadi polemik di masyarakat dapat memperoleh kejelasan.
Sementara itu, Kapolsek Sindangbarang IPTU Dadang Arifin, SH, mengatakan pelaksanaan aksi berlangsung aman, damai, kondusif, dan terkendali.
"Alhamdulillah, aksi berjalan aman dan kondusif. Hal ini berkat kerja sama antara tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta aparatur pemerintah," ujarnya.
Aksi unjuk rasa tersebut mendapat pengawalan dari jajaran personel Polsek Sindangbarang, Koramil setempat, serta Satpol PP.
Untuk menjaga situasi tetap kondusif, aparat memediasi perwakilan warga agar dapat memasuki ruang musyawarah. Perwakilan demonstran kemudian menyerahkan berkas tuntutan secara resmi kepada pihak terkait.
Langkah tersebut diharapkan menjadi awal proses klarifikasi, pemeriksaan, serta audit investigatif oleh Inspektorat, sehingga seluruh dugaan yang disampaikan masyarakat dapat ditelusuri berdasarkan data dan ketentuan hukum yang berlaku.
Warga menegaskan, aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Mereka berharap pemerintah desa dapat memberikan penjelasan secara terbuka serta mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran desa kepada masyarakat.
