Jurnal Newssite-Kalimantan Barat
Kayong Utara — Aktivis dan pemerhati kebijakan publik, Abdul Khaliq, mengecam keras pola kerja pihak pelaksana proyek peningkatan jalan Provinsi pada ruas Sukadana–Melano dan Melano–Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara provinsi Kalimantan Barat. Ia menilai pelaksanaan proyek tersebut tidak hanya tidak tepat sasaran, tetapi juga sarat kejanggalan yang merugikan masyarakat.
Khaliq menyebut bahwa pihak pelaksana justru memilih titik-titik pekerjaan yang masih bagus dan relatif mudah dikerjakan, sementara titik-titik dengan kerusakan berat dan membahayakan pengguna jalan dibiarkan begitu saja.
“Ini konyol. Kerusakan parah dibiarkan, tapi pelaksana malah sibuk mencari titik yang nyaman dan aman untuk mereka. Kalau seperti ini, berarti pekerjaan dilakukan bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, tapi berdasarkan kenyamanan pelaksana,” tegas Khaliq (12/12/2025).
Menurut Khaliq, warga sebelumnya menerima informasi bahwa pelaksana telah melakukan pengukuran di sepanjang Jalan Bhayangkara, dari Tugu Durian hingga Silimau. Saat dikonfirmasi, pihak pelaksana berdalih bahwa pekerjaan dipindahkan ke jalur tersebut karena ruas utama Sukadana–Melano disebut banjir.
“Itu alasan yang dibuat-buat. Semua orang tahu kerusakan parah itu ada di jalur utama, bukan di Bhayangkara. Mengalihkan pekerjaan hanya karena alasan banjir adalah bentuk manipulasi penentuan titik pekerjaan,” ujar Khaliq.
Setelah desakan warga, rencana di Bhayangkara dibatalkan. Namun menurut Khaliq, bukannya kembali ke titik rusak parah, pelaksana malah menggeser pekerjaan ke arah Melano—ruas jalan yang aspalnya masih sangat layak.
“Ini jelas akal-akalan. Perbaikan jalan yang masih bagus adalah pemborosan sekaligus pelecehan terhadap masyarakat. Kami tidak terima,” katanya dengan nada tegas.
Khaliq menyoroti bahwa kerusakan berat justru berada di titik-titik sebelum dan sesudah Rumah Sakit Sultan Jamaluddin II, termasuk lubang-lubang besar dan permukaan yang sangat tidak layak. Padahal jalur tersebut adalah akses vital menuju rumah sakit dan Polres.
“Kalau pemerintah serius bicara pelayanan publik, perbaikan harusnya dimulai dari akses vital. Tapi yang terjadi justru sebaliknya: yang rusak parah dibiarkan, yang bagus dikerjai. Ini kebijakan yang tidak masuk akal,” tegasnya.
Sebagai aktivis dan pemerhati kebijakan publik, Abdul Khaliq meminta Gubernur Kalimantan Barat turun tangan langsung.
“Kami meminta Pak Gubernur menegur keras dinas terkait dan mengevaluasi pelaksana. Jangan biarkan ada permainan titik pekerjaan. Kerjakan yang rusak parah, bukan yang nyaman dikerjakan. Masyarakat Kayong Utara berhak mendapatkan jalan yang layak,” pungkasnya.
(Tim)
