Cianjur,-Jurnal News Site
Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2025 digelar di Aula Balai Desa Langensari, Kabupaten Cianjur, pada Minggu, 14 Desember 2025. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi I Dapil IV Jawa Barat Kabupaten Cianjur, Haji Oden Haryadi, S.H., M.H.
Acara tersebut diikuti oleh unsur pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Rangkaian kegiatan diawali dengan registrasi peserta, pembukaan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta pembacaan doa.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Langensari Fajar Syuban Amarulloh, S.Pd. menyampaikan apresiasi atas kehadiran Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat di desanya. Ia menilai kegiatan pengawasan yang dibarengi dengan silaturahmi bersama aparat pemerintah desa dan masyarakat sangat memberikan manfaat positif.
“Kedatangan Pak Haji Oden Haryadi ke Desa Langensari untuk melaksanakan pengawasan sekaligus bersilaturahmi dengan aparatur pemerintah desa dan masyarakat sangat bermanfaat dan menjadi berkah, baik bagi beliau maupun masyarakat kami,” ujarnya.
Ia juga berharap berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat terealisasi guna menopang perekonomian desa.
Sambutan juga disampaikan oleh perwakilan tokoh masyarakat yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah agar pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Haji Oden Haryadi, S.H., M.H. menegaskan bahwa kegiatan pengawasan ini bertujuan untuk memastikan program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tepat sasaran. Ia juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan di daerah.
Materi utama disampaikan oleh narasumber Dr. Cecep Sjahru Wirahma, S.H., M.H., dosen Universitas Surya Kencana Cianjur. Ia memaparkan mekanisme, ruang lingkup, serta peran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2025, termasuk hak dan kewajiban masyarakat dalam proses pengawasan tersebut.
Sesi tanya jawab berlangsung interaktif. Maksum, sebagai perwakilan masyarakat, berharap meskipun kunjungan Anggota DPRD ke Desa Langensari tidak dapat dilakukan terlalu sering karena padatnya agenda di wilayah lain, namun program-program pemerintah tetap dapat dirasakan oleh desanya.
“Harapan kami, walaupun kunjungan beliau tidak sering, program yang dibawa bisa diterima dan bermanfaat bagi Desa Langensari,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Enung, perwakilan masyarakat lainnya, menyampaikan harapan agar adanya perhatian terkait insentif bagi aparatur desa, PKK, dan para kader yang dinilai masih tersendat. Sementara itu, Ayi Budiman berharap adanya perlindungan hukum bagi desa dalam menghadapi berbagai persoalan yang kerap terjadi di lingkungan pemerintahan desa.
Kegiatan ditutup dengan penutup dan foto bersama seluruh peserta sebagai bentuk kebersamaan dan komitmen dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik.
