Garut – Jurnal News Site – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi I Fraksi Partai Golkar, H. Oden Haryadi, S.H., M.H., menghadiri kunjungan kerja ke Kabupaten Garut dalam rangka Rapat Evaluasi Indeks Kapasitas Daerah Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) Garut Utara dan Garut Selatan, pada Rabu (22/7/2026) pukul 10.00 WIB, bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Garut.
Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengkaji kesiapan pembentukan daerah otonomi baru berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai indikator, mulai dari kapasitas pemerintahan, pelayanan publik, potensi ekonomi, infrastruktur, hingga kemampuan fiskal daerah.
Selain rapat evaluasi, agenda kedua adalah pembahasan dan peninjauan calon ibu kota Garut Utara. Penentuan calon ibu kota menjadi salah satu aspek strategis dalam proses pembentukan daerah otonomi baru karena berkaitan dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, aksesibilitas pelayanan publik, serta pemerataan pembangunan di wilayah utara Kabupaten Garut.
Rapat tersebut dihadiri oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Biro Pemotda) Provinsi Jawa Barat, Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Pemerintah Kabupaten Garut, Presidium CDPOB Garut Utara dan Garut Selatan, serta tim akademisi dari InJabar Universitas Padjadjaran (Unpad) yang memberikan kajian ilmiah dan analisis terhadap kesiapan kedua wilayah.
Dalam kesempatan tersebut, H. Oden Haryadi menegaskan bahwa proses pembentukan daerah otonomi baru harus mengedepankan kajian yang objektif, komprehensif, dan berbasis data. Menurutnya, pemekaran wilayah bukan sekadar membentuk daerah administratif baru, melainkan harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pemerataan pembangunan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Pembentukan daerah otonomi baru harus benar-benar memperhatikan kesiapan daerah dari berbagai aspek, sehingga tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai," ujar H. Oden Haryadi.
Melalui rapat evaluasi ini, diharapkan diperoleh gambaran menyeluruh mengenai kesiapan CDPOB Garut Utara dan Garut Selatan, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat dalam menentukan langkah lanjutan proses pemekaran wilayah sesuai ketentuan yang berlaku.
